Kredit Kendaraan Itu Masalah Perdata, Preman Debt Kolektor Bisa di Pidana

by

WARTALIKA.com – Menyoroti banyaknya kasus kejahatan preman Debt Kolektor yang kian marak di Kota Medan, dan menjalankan Peraturan Kapolri, Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dadang Hartanto lakukan sosialisasi undang-undang no 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia , bertempat di gedung Bhayangkara Polrestabes Selasa (8/5/2018) kemarin, jam 10:00 WIB.

Pada acara sosialisasi tersebut, juga di hadirin oleh nara sumber perwakilan dari OJK, Kemenkumham ,Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Medan dan Kasat Reskrim Polrestabes serta kanit reskrim polsek sejajaran, perusahaan leasing yang berada di Medan dan juga para wartawan Polrestabes Medan

Dalam paparannya, Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dadang Hartanto menyatakan bahwa Sertifikat fidusia adalah bukti otentik atas jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh kantor pendaftaran fidusia.

Banyak masyarakat yang belum paham akan undang-undang Fidusia. Sudah banyak masyarakat baik pria maupun wanita menjadi korban kebuasan debt kolektor yang mengambil paksa disertai kekerasan dalam mengeksekusi kendaraan. Perlu di ketahui, Fidusia itu sebenarnya berasal dari bahasa Romawi yaitu Fides yang artinya kepercayaan.

“Banyak masyarakat yang menjadi korban kebuasan Debt kolektor yangmengambilpaksa disertai kekerasan dalam mengeksekusi kendaraan. Harus di ketahui, fidusia itu dari bahasa romawi yaitu Fedes,artinya Kepercayaan” ujar Dadang.

Lebih jauh di jelaskan Dadang, bahwa Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikanya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

“Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khusudmya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang di utamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainya” Tambah Dadang.

Dadang menghimbau, bahwa prilaku tersebut mestinya tidak boleh terjadi karena sebenarnya hal ini adalah masalah perdata yang harus diselesaikan melalui jalur pengadilan dan menjadi pidana apabila proses penarikan kendaraan tersebut disertai paksaan dan kekerasan maka kepada masyarakat saya harapkan membuat laporan ke polisi bila mengalami hal ini dengan membawa para saksi- saksi.

Karena menurut Dadang, hal ini bisa mempengaruhi situasi kamtibmas dan sangat meresahkan masyarakat. Apalagi, Tindakan debt kolektor tersebut bisa dijerat dengan pasal 368 dan pasal 365 KUHPidana ayat 2 ,3 dan 4 junto pasal 335. “tegas kapolrestabes Medan.

Kembali di jelaskan Dadang, Menurut peraturan menteri keuangan nomor 130/pmk.010/2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia pada pasal 3 menyebutkan bahwa perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kantor pendaftaraan fidusia belum menerbitkan sertifikat fidusia dan menyerahkanya pada perusahaan pembiayaan.

“Serta pada pasal 5 menyebutkan bahwa perusahaan pembiayaan yang melanggar ketentuan pasal 1,2,3 dan 4 peraturan menteri ini dikenakan sanksi adminitratif secara bertahap berupa peringatan , pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha” tutup Dadang.

Reporter : hermansyah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *